Pada suatu acara yang dihadiri oleh relawan dan pengurus partai politik pendukungnya, Anies Baswedan menyampaikan visinya tentang keadilan, kesetaraan, dan prinsip kesemakmuran saat memimpin Indonesia. Ia memulai pidatonya dengan merujuk pada janji kemerdekaan dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.
Anies menekankan bahwa tujuan utamanya sebagai pemimpin adalah menciptakan satu perekonomian dan kesemakmuran yang merata, serta mengatasi ketimpangan yang ada. Ia berkomitmen untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi antar wilayah dan penduduk Indonesia, serta menciptakan kesemakmuran yang merata di seluruh negara.
Namun, Riko Noviantoro, seorang peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), mengkritik pendekatan Anies yang masih terlalu berfokus pada wacana dan belum memiliki gagasan politik yang konkret dalam praktik demokrasi. Meskipun demikian, Riko mengakui bahwa publik dapat memahami visi Anies dalam membangun Indonesia ke depan.
Riko menilai bahwa Anies memiliki pemahaman yang baik tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa, seperti disparitas ekonomi antar daerah, ketimpangan ekonomi antar penduduk, dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok tertentu. Namun, Riko menekankan bahwa pemahaman masalah bukanlah tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan.
Ada tiga tahap yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu merumuskan alternatif kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, dan melakukan evaluasi atau pemantauan. Riko berharap Anies dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang konkret sebagai langkah kedua setelah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik agar dapat dinilai keberhasilannya jika Anies terpilih sebagai presiden.
Riko juga mengingatkan bahwa menjalankan kebijakan publik selama lima tahun bukanlah tugas yang mudah, dan keberlanjutan kebijakan juga harus dipertimbangkan. Ia juga menyoroti masalah politik dan pemerintahan di Indonesia yang sering kali menolak kebijakan-kebijakan masa lalu, meskipun kebijakan tersebut mungkin sudah tepat dan membawa perubahan positif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus bertujuan menciptakan perubahan positif, dan jika kebijakan tersebut terbukti berhasil, maka tidak seharusnya ditolak begitu saja. Bagi Anies, untuk membangun Indonesia yang lebih baik, ia harus mengembangkan visinya menjadi gagasan politik yang konkret dan terukur.
Dalam hal ini, pentingnya merumuskan alternatif kebijakan yang konkret dan melaksanakan kebijakan dengan baik menjadi kunci keberhasilannya. Selain itu, aspek keberlanjutan juga harus dipertimbangkan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang dan berkelanjutan.
