Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana untuk mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI pada Rabu Pon 10 Agustus 2022 mendatang. Adapun penentuan hari tersebut kata Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, dinilai sebagai hari baik karena bertepatan dengan Rabu Pon. "Rabu Pon direkomendasikan kawan kawan pengurus PSI sebagai hari baik. Rabu Pon juga hari favorit Pak Jokowi dalam mengambil keputusan politik bagi rakyat,” kata Satia Chandra Wiguna dalam keterangan tertulis, Minggu (31/7/2022).
Satia Chandra Wiguna mengatakan, pendaftaran partai politik ke KPU akan dilakukan pukul 10.00 WIB. Pendaftaran itu dilakukan setelah PSI menyelesaikan semua persyaratan KPU. Satia Chandra Wiguna memastikan, data data yang menjadi persyaratan oleh KPU sudah diinput 100 persen ke sistem informasi partai politik (Sipol).
"Alhamdulillah PSI sudah menyelesaikan semua persyaratan KPU. Mumpung ada waktu menunggu sampai 10 Agustus 2022, kami ingin melakukan pengecekan ulang semua dokumen sehingga benar dan sah 100 persen juga," kata Satia Chandra Wiguna. Sebagai informasi, KPU akan membuka pendaftaran bagi Partai Politik calon peserta pemilu 2024 pada Senin 1 Agustus 2022. Pendaftaran itu sendiri dibuka selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.
Pendaftaran dilakukan satu pintu oleh pengurus partai politik di tingkat pusat ke KPU RI. Pada periode pertama sebagai presiden,Jokowitercatat sudah tiga kali melakukanreshuffleatau perombakan kabinet. Sementara pada periode kali ini,Jokowitelah melakukanreshufflesebanyak dua kali.
Yang menjadi catatan, sejumlahreshuffledilakukan pada Rabu pahing. Diketahu, PresidenJokowidiketahui kerap membuat kebijakan kebijakan penting sepertireshufflekabinet pada Rabu Pon atau Rabu Pahing. Selengkapnya, inilah riwayatreshuffleatau perombakan kabinet di eraJokowi:
Kebijakan reshuffle pertama kali yang dilakukan Kepala Negara dilakukan pada Rabu Pon, 12 Agustus 2015. Perombakan dilakukan sekitar 10 bulan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Kerja pada 27 Oktober 2014. Dalamreshufflepertamanya,Jokowimerombak susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri, termasuk tiga menteri koordinator dan sekretaris kabinet.
Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
Thomas Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian digeser dan mengisi pos Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan menggantikan Andrinof Chaniago.
Belum ada setahun, Jokowi kembali melakukan reshuffle kedua pada Rabu Pon, 27 Juli 2016. Sebab, ada dua partai yang kemudian bergabung ke pemerintahanJokowi, yaitu PAN dan Partai Golkar. Dua politisi dari kedua partai itu ikut diberikan posisi padareshufflejilid 2, yaitu Airlangga Hartarto (Golkar) dan Asman Abnur (PAN).
Di perombakan kedua ini, banyak menteri yang digeser dan dicukupkan masa tugasnya. Misalnya Anies Baswedan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1.
Wiranto diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya Menko Polhukam digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dipindahkan.
Bambang Brodjonegoro digeser Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Ia menggantikan Sofyan Djalil yang kembali digeserJokowi. Sofyan Djalil dipindahJokowidan mengisi pos Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Eko Putro Sanjoyo diangkat menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia menggantikan rekan separtainya dari PKB, Marwan Jafar. Budi Karya Sumadi mengisi pos Menteri Perhubungan yang sebelumnya diisi Ignasius Jonan.
Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya diisi Anies Baswedan, digantikan oleh Muhadjir Effendy. Enggartiasto Lukita diangkat menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dipindahkanJokowi. Sementara Thomas Lembong dipindah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.
Politisi Golkar, Airlangga Hartarto mendapat jabatan sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin. Pun dengan politisi PAN, Asman Abnur yang diberi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diisi Yuddy Chrisnandi. Archandra Tahar juga dimasukkan dalam daftar kabinet dan mengisi jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said.
Namun, baru 20 hari menjadi Menteri ESDM, Archandra Tahar diberhentikan dengan hormat olehJokowikarena ada polemik dwikewarganegaraan. Sebab, Archandra Tahar telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Lantaran ada kekosongan di kursi Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas (Plt).
Pada 14 Oktober 2016,Jokowimelantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM. Sementara Arcandra Tahar diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM. Selanjutnya pada 2018,Jokowitercatat tiga kali mengganti sejumlah menteri.
Misal jabatan Menteri Sosial yang sebelumnya dipegang Khofifah Indar Parawansa diserahkan kepada politikus Golkar, Idrus Marham. Diketahui Khofifah maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018. Idrus Marham dilantikJokowipada Rabu Paing, 17 Januari 2018 bersamaan dengan pelantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.
Namun, belum ada setahun menjabat, Idrus Marham dicopot jabatannya dan digantikan oleh rekan separtainya, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat Legi, 4 Agustus 2018. Pasalnya, Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1 yang diproses KPK. Selain itu,Jokowijuga melantik Komjen Pol Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri karena PAN tidak mendukungPresiden Joko Widododi Pilpres 2019. Pada periode keduanya menjabat, Jokowi kembali reshuffle terhadap para menteri yang membantunya selama setahun belakangan. Salah satu alasannya, ada dua menteriJokowiyang dicokok KPK dalam waktu yang hampir berdekatan.
Mereka adalah Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Juliari Batubara yang menjadi Menteri Sosial. Selain mengisi kekosongan kursi di dua kementerian ini,Jokowijuga mengganti sejumlah menteri dengan tokoh baru. Total,Jokowimengangkat enam menteri baru pada Selasa pahing, 22 Desember 2020 yang dilantik sehari kemudian yaitu Rabu pahing, 23 Desember 2020.
Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya diangkat sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon wakil presiden di Pilpres 2019 dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN digeser menjadi Menteri Kesehatan dan menggantikan Terawan Agus Putranto.
Menteri Agama yang sebelumnya diisi oleh Fachrul Razi diganti oleh Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor. Selain Budi Gunadi Sadikin, ada juga sosok Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Kini ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.
Terakhir ada nama Muhammad Lutfi yang mengisi pos Menteri Perdagangan yang sebelumnya diisi Agus Suparmanto. Muhammad Lutfi adalah mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir, Jokowi melakukan reshuffle pada Selasa Pon, 27 April 2021 yang kemudian acara pelantikan digelar pada Rabu Pahing, 28 April 2021.
Saat itu,Jokowimelantik dua menteri berdasarkan hasil penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Investasi juga dibentuk. Hal ini sesuai dengan keputusan DPR yang menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam Rapat Paripurna, Jumat, 9 April 2021.
Nadiem Makarim yang sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara Bahlil Lahadalia yang sebelumnya di pos Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM.
